Pelatihan PPPK Bawaslu Kalsel Ditutup, Perkuat Kompetensi Aparatur Menjaga Integritas Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan pemilu tidak hanya ditentukan oleh aturan, tetapi juga oleh kesiapan aparatur yang menjalankannya. Karena itu, penguatan kompetensi menjadi bagian penting untuk memastikan setiap proses pengawasan berlangsung sesuai tata kerja dan arah strategis organisasi.

Pelatihan Kompetensi Dasar PPPK yang diikuti oleh peserta PPPK Tahap I dan Tahap II Tahun 2025 se-Kalimantan Selatan resmi ditutup pada Rabu (24/6/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia di lingkungan Bawaslu agar mampu menjalankan tugas pengawasan secara profesional, terarah, dan selaras dengan kebijakan organisasi.

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Aries Mardiono, saat menutup kegiatan menegaskan bahwa kompetensi aparatur harus berjalan beriringan dengan integritas dalam menjalankan tugas pengawasan.

"Pelatihan ini bukan sekadar memenuhi kewajiban pengembangan kompetensi, tetapi menjadi bekal bagi setiap PPPK untuk bekerja sesuai tata kerja organisasi, memahami arah strategis Bawaslu, serta menjaga profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas. Integritas aparatur menjadi fondasi lahirnya kepercayaan publik terhadap hasil pengawasan," ujarnya.

Di lingkungan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ketua Bawaslu HSS, Hasnan Fauzan, turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah menyelesaikan pelatihan. Ia berharap ilmu yang diperoleh dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

"Seluruh materi yang telah dipelajari hendaknya menjadi pedoman dalam bekerja. Teruslah belajar, jaga integritas, bangun koordinasi yang baik, dan laksanakan setiap tugas dengan penuh tanggung jawab agar kehadiran Bawaslu benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," pesannya.

Melalui penguatan kompetensi aparatur, Bawaslu terus membangun fondasi pengawasan yang semakin berkualitas. Aparatur yang memahami tata kerja organisasi dan arah strategis kelembagaan diharapkan mampu menjalankan tugas secara konsisten sehingga proses pengawasan dapat berlangsung lebih efektif, menjaga kesetaraan setiap hak pilih, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.