Apel Pagi, Bawaslu HSS Tegaskan Tindak Lanjut Penyesuaian Jam Kerja ASN
|
Menjaga kualitas pengawasan pemilu tidak hanya dilakukan saat tahapan pemilu berlangsung. Di balik proses tersebut, penguatan tata kelola dan kedisiplinan aparatur menjadi bagian penting untuk memastikan setiap tugas pengawasan dapat berjalan secara optimal.
Kandangan — Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan menegaskan pentingnya tindak lanjut terhadap kebijakan penyesuaian jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari penguatan tata kelola organisasi dan kesiapan menjalankan fungsi pengawasan secara berkelanjutan.
Pesan tersebut disampaikan Anggota Bawaslu HSS Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S), Kamaludin, saat memimpin Apel Pagi Senin, 6 Juli 2026, di Halaman Sekretariat Bawaslu HSS.
Dalam arahannya, Kamaludin mengingatkan seluruh pegawai agar melaksanakan ketentuan terbaru mengenai penyesuaian jam kerja dengan penuh tanggung jawab.
> "Sehubungan dengan surat edaran Bawaslu terbaru terkait jam kerja bagi ASN, agar dapat ditindaklanjuti dengan penuh tanggung jawab," ujar Kamaludin.
Arahan tersebut sejalan dengan Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 21 Tahun 2026 yang mengatur penyesuaian terbatas jam kerja pegawai sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas dan memastikan pelaksanaan tugas organisasi tetap berjalan secara efektif.
Bagi Bawaslu, pengawasan tidak hanya dilakukan ketika tahapan pemilu berlangsung. Pengawasan non-tahapan juga mencakup upaya menjaga kesiapan organisasi melalui penerapan tata kelola yang baik, disiplin kerja, dan kepatuhan terhadap kebijakan kelembagaan. Kesiapan tersebut menjadi fondasi agar fungsi pencegahan, pengawasan, serta penanganan pelanggaran dapat dijalankan secara optimal ketika tahapan pemilu kembali berlangsung.
Melalui penguatan disiplin internal, Bawaslu HSS terus berupaya membangun organisasi yang profesional, akuntabel, dan siap memberikan pelayanan terbaik dalam mengawal proses demokrasi. Dengan tata kelola yang semakin baik, kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pengawasan pemilu juga diharapkan semakin meningkat.
