Kick Off P2P 2026, Bawaslu Dorong Masyarakat Terlibat Mengawasi Proses Demokrasi

Persiapan pengawasan Pemilu 2029 mulai dilakukan lebih awal. Melalui Kick Off Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026, Bawaslu RI mengajak masyarakat ikut terlibat menjaga kualitas demokrasi sejak prosesnya dimulai, bukan hanya saat hari pemungutan suara.

Bawaslu RI resmi memulai Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 melalui kegiatan kick off yang dilaksanakan secara luring di Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (12/5/2026), dan diikuti jajaran Bawaslu Provinsi serta Kabupaten/Kota se-Indonesia melalui Zoom Meeting.

Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kegiatan ini juga diikuti calon peserta P2P yang berasal dari anak magang di Sekretariat Bawaslu HSS. Kehadiran peserta muda tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu sejak dini.

Program ini dilaksanakan berdasarkan SK Nomor 73 Tahun 2026 tentang Standar Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat”. Melalui program ini, masyarakat diberikan pemahaman mengenai pengawasan partisipatif, pencegahan pelanggaran, hingga penguatan kesadaran demokrasi.

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, dalam sambutannya menekankan bahwa pengawasan partisipatif menjadi bagian penting dalam menjaga demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Ia menjelaskan, Kabupaten Tangerang dipilih sebagai lokasi kick off karena pernah memiliki indeks kerawanan Pemilu yang tinggi, namun mampu dimitigasi melalui kolaborasi yang kuat antara Bawaslu dan masyarakat.

“Persiapan Pemilu tidak dimulai menjelang pencoblosan, tetapi jauh sebelumnya. Karena itu kader pengawas partisipatif perlu disiapkan sejak sekarang agar mampu membaca situasi, berpikir kritis, dan berani menyampaikan temuan di lapangan,” ujarnya.