Lompat ke isi utama

Berita

Rapat Awal Tahun 2026, Bawaslu HSS Ikuti Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu

Rapat Awal Tahun 2026, Bawaslu HSS Ikuti Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu

Rapat Awal Tahun 2026, Bawaslu HSS Ikuti Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu

Kandangan — Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengikuti kegiatan Rapat Awal Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas kinerja pengawasan pemilu. Kegiatan tersebut diikuti secara daring melalui Zoom Meeting dari Sekretariat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kamis (15/1/2026).

Rapat ini diikuti oleh Ketua dan Anggota serta Kepala/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan. Kegiatan tersebut menjadi forum awal tahun untuk menyamakan persepsi serta menyampaikan berbagai informasi strategis terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawas pemilu di tahun anggaran 2026.

Dalam rapat tersebut, disampaikan sejumlah pokok pembahasan penting, di antaranya informasi pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi jajaran Bawaslu sebagai bagian dari upaya penguatan integritas dan akuntabilitas penyelenggara pemilu.

Selain itu, rapat juga membahas pemutakhiran data partai politik yang menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kesiapan pengawasan kepemiluan ke depan. Data yang akurat dan mutakhir dinilai sangat penting sebagai dasar pelaksanaan pengawasan yang efektif dan berkelanjutan.

Bawaslu juga senantiasa  diminta untuk terus menyebarluaskan informasi dan pendidikan kepemiluan kepada masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk menghidupkan kembali ruang-ruang partisipasi dan kesadaran demokrasi, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawal proses kepemiluan secara berkelanjutan.

Melalui keikutsertaan dalam Rapat Awal Tahun ini, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil rapat serta terus memperkuat kinerja pengawasan, integritas kelembagaan, dan tata kelola organisasi dalam mendukung pengawasan pemilu yang profesional dan berintegritas.