Pengawasan Parpol di Masa Non-Tahapan: Antara Pencegahan dan Batas Kewenangan Bawaslu

Pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan tidak hanya berkaitan dengan tahapan pemilu, tetapi juga perlu mendapat perhatian pada masa non-tahapan. Pelaksanaannya membutuhkan kejelasan batas kewenangan, kepastian regulasi, serta dukungan data yang akurat agar pengawasan berjalan secara proporsional.

Hal tersebut menjadi pembahasan dalam Webinar Diseminasi Hukum Pemilu Edisi ke-4 yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (11/11/2026). Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) turut mengikuti kegiatan tersebut sebagai bagian dari penguatan pemahaman jajaran pengawas pemilu terhadap isu hukum kepemiluan.

Webinar mengangkat tema Mengukur Batas Kewenangan Bawaslu dalam Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan, dengan narasumber dari Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Des Rizal Rachman Rofiat Darodjat, S.Sos., MM., hadir sebagai panelis yang memberikan pandangan dalam pembahasan.

Dalam materi narasumber, dijelaskan bahwa pemutakhiran data partai politik mencakup perubahan kepengurusan, keanggotaan, keterwakilan perempuan, serta keberadaan dan domisili kantor tetap. Data tersebut perlu dicermati secara berkelanjutan untuk mendukung tertib administrasi kepartaian dan kesiapan penyelenggaraan pemilu.

Pembahasan juga menyoroti batas kewenangan Bawaslu pada masa non-tahapan. Tidak dilakukannya pemutakhiran data dalam suatu periode tidak serta-merta dapat dinyatakan sebagai pelanggaran hukum tanpa memeriksa ketentuan yang berlaku dan kondisi faktual. Karena itu, pengawasan perlu diarahkan pada upaya pencegahan, pemantauan, pencermatan dokumen, penyampaian imbauan, koordinasi, serta pendokumentasian hasil pengawasan sesuai kewenangan.

Dalam sesi panel, Des Rizal menekankan bahwa pengawasan tidak semata-mata berorientasi pada penindakan, tetapi juga menjaga kualitas administrasi kepartaian sejak dini. Ia turut menyoroti keterbatasan akses terhadap Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dan pentingnya koordinasi dengan KPU serta instansi terkait untuk mendukung validitas data kepengurusan dan keanggotaan partai politik.

Menurut pandangan yang disampaikannya, penguatan pengawasan berkelanjutan perlu didukung kepastian regulasi, akses data yang memadai, dan kerja sama antarlembaga tanpa mengambil alih kewenangan masing-masing. Validitas data kependudukan juga menjadi perhatian untuk membantu mencermati kesesuaian identitas anggota partai politik serta mengantisipasi potensi penyalahgunaan data pribadi.

Keikutsertaan Bawaslu Kabupaten HSS dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman mengenai pengawasan administrasi kepartaian, khususnya dalam membedakan kewenangan KPU sebagai pengelola dan pelaksana verifikasi data dengan fungsi pengawasan Bawaslu.

Melalui pembahasan tersebut, pengawasan pada masa non-tahapan diharapkan dapat berjalan secara proporsional, berbasis data, dan sesuai ketentuan hukum sehingga turut mendukung tertib administrasi serta penyelenggaraan pemilu yang akuntabel.