Persiapan PHP Kepala Daerah di MK

Banjarmasin – Dalam rangka mempersiapkan proses penanganan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan menghadiri Rapat Koordinasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan tema "Fasilitasi dan Kesiapan Data Bawaslu dalam Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah". Kegiatan ini berlangsung pada 8–10 Desember 2024 di Hotel Royal Jelita, Banjarmasin.

Acara dibuka oleh Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Aries Mardiono, S.Sos., M.Sos, dengan dihadiri Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat serta staf Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan.

Rapat koordinasi ini bertujuan memperkuat pemahaman teknis dan kesiapan data dalam menghadapi sengketa hasil Pilkada di MK. Ketua Bawaslu Provinsi menekankan pentingnya peran Bawaslu sebagai pemberi keterangan tertulis yang merupakan pertanggungjawaban hukum dan sosial atas proses pengawasan yang telah dilakukan.

Materi disampaikan oleh narasumber kompeten, termasuk Prof. Dr. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum. dan Dr. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H., yang membahas tantangan serta tahapan penyelesaian perselisihan hasil Pilkada. Peserta juga diberikan panduan teknis penyusunan keterangan tertulis sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi dan peraturan Bawaslu terkait.

Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan memanfaatkan forum ini untuk meningkatkan kapasitas dalam pengumpulan data dan penyusunan keterangan tertulis yang akurat, sesuai dengan standar hukum. Dengan langkah ini, diharapkan kesiapan dalam menangani sengketa Pilkada dapat lebih optimal, memperkuat akuntabilitas dan kredibilitas lembaga dalam mendukung proses demokrasi yang adil dan berintegritas.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Bawaslu untuk memastikan proses Pilkada berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta memberikan jaminan atas pelaksanaan hukum yang adil bagi semua pihak terkait.