Lompat ke isi utama

Berita

Penguatan IKU Jadi Langkah Tingkatkan Akuntabilitas Pengawas Pemilu

Penguatan IKU Jadi Langkah Tingkatkan Akuntabilitas Pengawas Pemilu

Penguatan IKU Jadi Langkah Tingkatkan Akuntabilitas Pengawas Pemilu

Kandangan — Penguatan akuntabilitas kinerja pengawas pemilu menjadi fokus dalam Sosialisasi Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengawas Pemilu Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia secara daring melalui Zoom Meeting, Jumat (24/7/2026). Kegiatan ini diikuti oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai bagian dari implementasi kebijakan penyusunan IKU Tahun 2026.

Sosialisasi tersebut bertujuan memberikan penguatan teknis mengenai penyusunan Indikator Kinerja Utama sebagai instrumen pengukuran kinerja yang selaras dengan sasaran strategis organisasi. Penyusunan IKU diharapkan mampu menjadi dasar dalam mengukur capaian kinerja secara objektif sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan pemilu.

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Bawaslu tentang Penetapan Daftar Indikator Kinerja Utama Anggota Bawaslu RI, Anggota Bawaslu Provinsi, dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026, IKU merupakan standar penilaian kinerja yang digunakan sebagai dasar evaluasi capaian kinerja baik pada tahapan maupun non-tahapan pemilu. Penyusunannya diarahkan menggunakan pendekatan outcome, yaitu berorientasi pada hasil atau dampak yang ingin dicapai, bukan hanya pada jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan akuntabilitas, profesionalitas, serta integritas penyelenggaraan pengawasan pemilu.  

Melalui sosialisasi ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai prinsip penyusunan IKU berbasis outcome, termasuk pentingnya menetapkan indikator yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu yang jelas (SMART). Dengan demikian, setiap indikator kinerja tidak hanya mengukur aktivitas yang dilakukan, tetapi juga sejauh mana memberikan manfaat nyata bagi organisasi maupun masyarakat dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, berintegritas, dan akuntabel.

Ketua Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hasnan Fauzan, mengatakan bahwa penyusunan Indikator Kinerja Utama merupakan bagian penting dalam membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil dan akuntabilitas.

> "Melalui sosialisasi ini, kami semakin memahami pentingnya penyusunan Indikator Kinerja Utama sebagai pedoman dalam mengukur capaian kinerja. Harapannya, implementasi IKU dapat mendukung peningkatan akuntabilitas, efektivitas pelaksanaan tugas, serta mendorong tercapainya sasaran strategis Bawaslu secara optimal," ujar Hasnan Fauzan.

 

Penerapan hasil sosialisasi ini diharapkan semakin memperkuat tata kelola organisasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan indikator kinerja yang terukur dan berorientasi pada hasil, setiap pelaksanaan tugas pengawasan diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas kelembagaan, memperkuat kepercayaan publik, serta mendukung terwujudnya pengawasan pemilu yang profesional dan berintegritas.