Kick Off Pendidikan Pengawas Partisipatif Kalsel 2026, Generasi Muda Didorong Aktif Mengawal Demokrasi

Generasi muda diproyeksikan menjadi kelompok pemilih terbesar pada Pemilu 2029. Karena itu, peningkatan pemahaman dan keterlibatan mereka dalam pengawasan menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga kualitas demokrasi sejak jauh sebelum hari pemungutan suara.

Pelaihari, Bawaslu Kabupaten Tanah Laut menjadi lokasi pelaksanaan Kick Off Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) se-Kalimantan Selatan Tahun 2026 pada Selasa (2/6/2026). Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Bawaslu kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan secara daring melalui Zoom.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu melalui pendidikan demokrasi yang lebih dekat dengan generasi muda dan komunitas masyarakat. Di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat, penguatan kesadaran publik dinilai penting untuk mencegah berbagai potensi pelanggaran yang dapat memengaruhi kualitas proses demokrasi.

Dalam sambutannya, Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty menyampaikan apresiasi kepada peserta dan mitra strategis yang terlibat dalam pendidikan pengawasan partisipatif di Kalimantan Selatan. Ia menegaskan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan arah demokrasi ke depan.

Menurutnya, berdasarkan data Pemilu 2024, sekitar 52 persen pemilih merupakan kelompok pemilih muda. Angka tersebut diperkirakan terus meningkat seiring bonus demografi yang sedang berlangsung. Karena itu, generasi muda tidak hanya diharapkan menjadi penonton dalam proses demokrasi, tetapi turut aktif mengambil peran dalam menjaganya.

Lolly menjelaskan bahwa edukasi menjadi fondasi penting untuk membangun partisipasi yang kuat. Selain itu, kolaborasi berbagai pihak diperlukan untuk menghadapi tantangan demokrasi yang semakin kompleks. Pemanfaatan teknologi dan media sosial juga dinilai dapat menjadi sarana efektif untuk mendorong perubahan sosial sekaligus membantu mencegah praktik politik uang, penyebaran hoaks, dan ujaran kebencian.

Ia menegaskan bahwa pendidikan pengawasan partisipatif bukan sekadar proses transfer pengetahuan, melainkan upaya menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam menjaga integritas pemilu. Keberhasilan program tersebut, menurutnya, dapat dilihat dari tumbuhnya kesadaran masyarakat dan semakin banyaknya komunitas yang terlibat dalam mengawal proses demokrasi.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hasnan Fauzan menilai pendidikan pengawasan partisipatif menjadi ruang penting untuk membangun kepedulian masyarakat terhadap proses demokrasi.

“Pengawasan partisipatif tidak bisa dilakukan oleh Bawaslu sendiri. Melalui pendidikan pengawasan partisipatif, masyarakat terutama generasi muda diajak memahami bahwa menjaga integritas pemilu merupakan tanggung jawab bersama. Semakin tinggi kesadaran publik, semakin kuat pula upaya pencegahan terhadap berbagai potensi pelanggaran,” ujar Hasnan.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu berharap semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya pengawasan sejak dini dan berpartisipasi aktif dalam menjaga proses demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas menuju Pemilu 2029.