Bukan Sekadar Teknologi, Konten AI Jadi Tantangan Baru Pengawasan Pemilu

KANDANGAN – Perkembangan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) membawa perubahan dalam pola kampanye politik sekaligus menghadirkan tantangan baru bagi pengawasan pemilu. Kemampuan teknologi ini menghasilkan gambar, suara, hingga video yang menyerupai kondisi sebenarnya berpotensi dimanfaatkan untuk menyebarkan disinformasi dan manipulasi informasi politik.

Isu tersebut menjadi pembahasan dalam Webinar Diseminasi Hukum Pemilu Edisi ke-3 yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (4/11/2026). Kegiatan bertema "Penegakan Hukum Kampanye Pemilu Berbasis Digital di Era Kecerdasan Artifisial: Tantangan Pengawasan terhadap Disinformasi dan Deepfake Politik" ini diikuti jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan.

Webinar menghadirkan Nurul Huda dan Muhammad Taufik Rahman dari Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai narasumber. Keduanya membahas perkembangan kampanye digital, potensi penyalahgunaan AI, serta tantangan regulasi dalam penegakan hukum pemilu.

Dalam pemaparannya, Muhammad Taufik Rahman menjelaskan bahwa AI memungkinkan produksi materi kampanye secara lebih cepat dan efisien. Namun, teknologi tersebut juga dapat disalahgunakan untuk menghasilkan deepfake, yakni manipulasi gambar, suara, atau video yang dibuat seolah-olah merupakan informasi asli.

Selain itu, ia menyoroti praktik microtargeting politik, yaitu pemanfaatan data perilaku dan preferensi pengguna untuk menyampaikan pesan politik kepada kelompok pemilih tertentu. Praktik ini berpotensi menjadi persoalan apabila digunakan untuk menyebarkan informasi menyesatkan dan menggiring persepsi masyarakat.

Tantangan lainnya berkaitan dengan regulasi dan penegakan hukum. Ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu, serta UU Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi bagian dari pembahasan. Namun, perkembangan AI menghadirkan persoalan baru, terutama dalam pembuktian keaslian konten, identifikasi pembuatnya, dan penentuan pihak yang bertanggung jawab atas penyebarannya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Tessa Aji Budiono, menekankan pentingnya memperjelas fokus pengawasan AI dalam konteks metode kampanye pemilu, khususnya kampanye melalui media sosial.

Menurutnya, persoalan utama bukan semata-mata pada teknologi AI yang digunakan, melainkan pada konten yang dihasilkan dan disebarluaskan apabila mengandung unsur pelanggaran kampanye.

Ia juga menyoroti aktivitas pihak-pihak di luar peserta pemilu dan tim kampanye resmi yang secara substantif melakukan kampanye melalui media sosial, termasuk dengan menyebarkan konten deepfake, hoaks, fitnah, maupun ujaran kebencian.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan terhadap konten bermasalah adalah melalui mekanisme take down atau penurunan konten. Namun, penanganan tersebut juga membutuhkan kejelasan dasar hukum dan kewenangan agar pengawasan dapat berjalan sesuai ketentuan.

Tessa menilai momentum penyusunan undang-undang pemilu yang baru atau revisi terhadap regulasi sebelumnya dapat menjadi kesempatan bagi Bawaslu untuk menyampaikan saran dan masukan kepada para pemangku kebijakan. Masukan tersebut diperlukan agar aturan pemilu mendatang mampu mengakomodasi perkembangan kampanye digital, termasuk memperjelas bentuk-bentuk aktivitas dan konten yang dilarang dalam penyelenggaraan pemilu.

Diskusi juga mengemukakan perlunya penguatan regulasi terkait kecerdasan artifisial, penyempurnaan ketentuan pemilu mengenai disinformasi dan deepfake, serta peningkatan kapasitas pengawas dalam mengidentifikasi dan memverifikasi konten digital.

Melalui kegiatan ini, jajaran Bawaslu diharapkan semakin memahami dinamika hukum pemilu dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Pengawasan di era digital tidak hanya berkaitan dengan aktivitas kampanye, tetapi juga memastikan ruang informasi publik tetap terjaga sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar dan menentukan pilihan secara rasional.