Bukan Sekadar Program, P2P Disiapkan dengan Penyesuaian Matang

Program pengawasan tidak lahir begitu saja. Di balik pelaksanaannya, ada proses panjang yang memastikan setiap tahapan berjalan sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Hal ini terlihat dalam kegiatan persiapan pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 yang dilaksanakan pada Rabu, 22 April 2026 melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini difasilitasi oleh Bawaslu Provinsi dan diikuti oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, termasuk koordinator divisi serta staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (HP2H).

Kegiatan ini menjadi ruang koordinasi untuk menyelaraskan berbagai aspek pelaksanaan program, mulai dari kesiapan teknis hingga penyesuaian kebijakan yang diperlukan.

Anggota Bawaslu Provinsi, Tessa Aji Budiono, menyampaikan bahwa dalam proses persiapan terdapat sejumlah kendala yang perlu disesuaikan agar program dapat berjalan optimal.

“Menyampaikan beberapa kendala, baik itu dari segi penyesuaian anggaran maupun penyesuaian kesepakatan dengan Bappenas dan hal lainnya. Sehingga perlu disesuaikan kembali kesepakatan untuk proses kegiatan P2P,” ujarnya.

Penyesuaian ini menunjukkan bahwa program P2P tidak dijalankan secara kaku, melainkan terus diselaraskan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada. Hal ini penting agar pelaksanaan program tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberikan hasil yang maksimal.

Sebagai program yang bertujuan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, P2P membutuhkan perencanaan yang matang. Setiap proses, termasuk koordinasi dan penyesuaian, menjadi bagian penting dalam memastikan kualitas pelaksanaannya.

Melalui langkah ini, Bawaslu berupaya menjaga agar program pengawasan partisipatif tetap relevan dan mampu menjawab tantangan di lapangan. Persiapan yang dilakukan hari ini menjadi fondasi bagi terciptanya pengawasan yang lebih kuat di masa mendatang.